HAM DAN UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

A. HAM

Pengertian dan Definisi HAM :

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :

1. Hak asasi pribadi / personal Right
– Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
– Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
– Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
– Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. Hak asasi politik / Political Right
– Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
– hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
– Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
– Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
– Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
– Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
– Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
– Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
– Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
– Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
– Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
– Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
– Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
– Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
– Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
– Hak mendapatkan pengajaran
– Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

 

B. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
Tidak banyak masyarakat kita tahu. Bahwa enam puluh dua tahun yang lalu, tepatnya 10 Desember 1948. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB/UN) memproklamasikan THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS. Sebuah deklarasi Hak Asasi Manusia dunia yang seharus diketahui dan dipahami oleh setiap warga negara yang menghimpun diri dalam organisasi PBB/UN.

Meskipun dianjurkan disebarluaskan dan dipelajari pada sekolah maupun lembaga pendidikan. Dalam prakteknya teks deklarasi ini tidak pernah sampai ketangan saya, baik saat masih menjadi siswa maupun mahasiswa. Saya tidak tahu apakah karena saya sekolah saat dibawah rezim otoritarianisme?, ataukah para pendidik saya merasa bahwa deklarasi ini tidak penting untuk diketahui?. Tetapi demi mengoreksi kesalahan sejarah, maka saya coba sampaikan saja deklarasi dalam Indonesia melalui blog sederhana ini. Semoga berguna.

DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA

Mukadimah

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan,

Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu digalakkan,

Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini,

Maka Majelis Umum dengan ini memproklamasikan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1
Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3
Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

Pasal 4
Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

Pasal 5
Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.

Pasal 6
Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Pasal 8
Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9
Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10
Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11
1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.

Pasal 12
Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak endapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Pasal 13
1. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
2. Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14
1. Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15
1. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan.
2. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarga-negaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarga-negaraan.

Pasal 16
1. Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk nikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17
1. Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.

Pasal 18
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

Pasal 20
1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.

Pasal 21
1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.

Pasal 23
1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24
Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.

Pasal 25
1. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
2. Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26
1. Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
3. Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27
1. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
2. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28
Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosia l dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29
1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.
2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30
Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Pernyataan ini.

Deklarasi Universal Hak Asasi ManusiaFifty years ago, the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights as a bulwark against oppression and discrimination. Lima puluh tahun yang lalu, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai benteng melawan penindasan dan diskriminasi. In the wake of a devastating world war, which had witnessed some of the most barbarous crimes in human history, the Universal Declaration marked the first time that the rights and freedoms of individuals were set forth in such detail. Sebagai akibat dari perang dunia yang menghancurkan, yang telah menyaksikan beberapa kejahatan yang paling biadab dalam sejarah manusia, Deklarasi Universal menandai pertama kalinya bahwa hak-hak dan kebebasan individu yang diatur secara rinci seperti itu. It also represented the first international recognition that human rights and fundamental freedoms are applicable to every person, everywhere. Ini juga merupakan pengakuan internasional pertama bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang berlaku untuk setiap orang, di mana-mana. In this sense, the Universal Declaration was a landmark achievement in world history. Dalam pengertian ini, Deklarasi Universal merupakan pencapaian penting dalam sejarah dunia. Today, it continues to affect people’s lives and inspire human rights activism and legislation all over the world. Hari ini, terus mempengaruhi kehidupan masyarakat dan menginspirasi aktivisme hak asasi manusia dan undang-undang di seluruh dunia.

The Universal Declaration is remarkable in two fundamental aspects. Deklarasi Universal luar biasa dalam dua aspek mendasar. In 1948, the then 58 Member States of the United Nations represented a range of ideologies, political systems and religious and cultural backgrounds, as well as different stages of economic development. Pada tahun 1948, kemudian 58 Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mewakili berbagai ideologi, sistem politik dan latar belakang agama dan budaya, serta berbagai tahap pembangunan ekonomi. The authors of the Declaration, themselves from different regions of the world, sought to ensure that the draft text would reflect these different cultural traditions and incorporate common values inherent in the world’s principal legal systems and religious and philosophical traditions. Para penulis dari Deklarasi, diri dari daerah yang berbeda di dunia, berusaha untuk memastikan bahwa teks rancangan akan mencerminkan tradisi-tradisi budaya yang berbeda dan menggabungkan nilai-nilai bersama yang melekat dalam sistem utama dunia hukum dan tradisi keagamaan dan filsafat. Most important, the Universal Declaration was to be a common statement of mutual aspirations — a shared vision of a more equitable and just world. Yang paling penting, Deklarasi Universal adalah menjadi pernyataan umum aspirasi saling – visi bersama tentang dunia yang lebih adil dan adil.

The success of their endeavour is demonstrated by the virtually universal acceptance of the Declaration. Keberhasilan usaha mereka ini ditunjukkan oleh penerimaan hampir universal Deklarasi. Today, the Universal Declaration, translated into nearly 250 national and local languages, is the best known and most cited human rights document in the world. Hari ini, Deklarasi Universal, diterjemahkan ke dalam hampir 250 bahasa nasional dan lokal, adalah yang paling dikenal dan paling dikutip dokumen hak asasi manusia di dunia. The foundation of international human rights law, the Universal Declaration serves as a model for numerous international treaties and declarations and is incorporated in the constitutions and laws of many countries. Dasar dari hukum hak asasi manusia internasional, Deklarasi Universal berfungsi sebagai model untuk perjanjian-perjanjian internasional dan deklarasi dan dimasukkan dalam konstitusi dan hukum banyak negara.

Drafting the Universal Declaration Penyusunan Deklarasi Universal
The preparatory work for the Universal Declaration of Human Rights is a remarkable and early example of the Organization’s capacity to bring about international cooperation and consensus. Pekerjaan persiapan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah contoh yang luar biasa dan awal kapasitas Organisasi untuk membawa kerjasama tentang internasional dan konsensus. The text was drafted in two years – between January 1947, when the Commission on Human Rights first met to prepare an International Bill of Human Rights,and December 1948, when the General Assembly adopted the Universal Declaration. Teks dirancang dalam dua tahun – antara bulan Januari 1947, ketika Komisi Hak Asasi Manusia pertama kali bertemu untuk mempersiapkan Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, dan Desember 1948, ketika Majelis Umum mengadopsi Deklarasi Universal. An eight-member drafting committee prepared the preliminary text of the Universal Declaration.The committee, chaired by Mrs. Eleanor Roosevelt, widow of the former United States President, agreed on the central importance of affirming universal respect for human rights and fundamental freedoms, including the principles of non-discrimination and civil and political rights, as well as social, cultural and economic rights. Sebuah komite perancang delapan anggota disiapkan teks awal komite Declaration.The Universal, dipimpin oleh Mrs Eleanor Roosevelt, janda dari mantan Presiden Amerika Serikat, sepakat tentang pentingnya pusat menegaskan penghormatan universal untuk hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk prinsip-prinsip non-diskriminasi dan hak-hak sipil dan politik, serta hak sosial, budaya dan ekonomi. The Commission then revised the draft declaration, in the light of replies from Member States, before submitting it to the General Assembly. Komisi kemudian merevisi rancangan deklarasi, dalam terang balasan dari Negara Anggota, sebelum mengajukan kepada Majelis Umum.

The General Assembly, in turn, scrutinized the document, with the 58 Member States voting a total of 1,400 times on practically every word and every clause of the text. Majelis Umum, pada gilirannya, dokumen diteliti, dengan 58 negara Anggota suara sebanyak 1.400 kali di hampir setiap kata dan setiap klausul teks. There were many debates. Ada banyak perdebatan. Some Islamic States objected to the articles on equal marriage rights and on the right to change religious belief, for example, while several Western countries criticized the inclusion of economic, social and cultural rights. Beberapa Negara Islam keberatan dengan artikel tentang perkawinan hak yang sama dan di sebelah kanan untuk mengubah keyakinan agama, misalnya, ketika beberapa negara-negara Barat mengkritik dimasukkannya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. On 10 December 1948, the United Nations General Assembly unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights, with 8 abstentions. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB secara bulat mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dengan 8 abstain. Since then, 10 December is celebrated every year worldwide as Human Rights Day. Sejak itu, 10 Desember dirayakan setiap tahun di seluruh dunia sebagai Hari Hak Asasi Manusia. The adoption of the Declaration was immediately hailed as a triumph, uniting very diverse and even conflicting political regimes, religious systems and cultural traditions. Penerapan Deklarasi segera dipuji sebagai kemenangan, menyatukan rezim politik yang sangat beragam dan bahkan bertentangan, sistem agama dan tradisi budaya. During 1998, the fiftieth anniversary of the Universal Declaration is being commemorated all over the world as Human RightsYear. Selama tahun 1998, ulang tahun kelimapuluh Deklarasi Universal sedang diperingati di seluruh dunia sebagai Manusia RightsYear.

For the first time in history, the international community embraced a document considered Untuk pertama kalinya dalam sejarah, masyarakat internasional menganut dokumen dianggap

to have universal value — “a common standard of achievement for all peoples and all nations”. memiliki nilai universal – “satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara”. Its Preamble acknowledges the importance of a human rights legal framework to maintaining international peace and security, stating that recognition of the inherent dignity and equal and inalienable rights of all individuals is the foundation of freedom, justice and peace in the world. Pembukaan Its mengakui pentingnya hak asasi manusia kerangka hukum untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, yang menyatakan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak sama dan mutlak dari semua individu adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Elaborating the United Nations Charter’s declared purpose of promoting social progress and well-being in larger freedom, the Declaration gives equal importance to economic, social and cultural rights and to civil rights and political liberties, and affords them the same degree of protection. Menguraikan tujuan PBB menyatakan Charter mempromosikan kemajuan sosial dan kesejahteraan dalam kebebasan yang lebih besar, Deklarasi memberikan sama pentingnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan kebebasan politik, dan memberi mereka tingkat perlindungan yang sama. The Declaration has inspired more than 60 international human rights instruments, which together constitute a comprehensive system of legally binding treaties for the promotion and protection of human rights. Deklarasi telah mengilhami lebih dari 60 instrumen internasional hak asasi manusia, yang bersama-sama merupakan sistem yang komprehensif perjanjian yang mengikat secara hukum untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia.

The Universal Declaration covers the range of human rights in 30 clear and concise articles. Deklarasi Universal mencakup berbagai hak asasi manusia dalam 30 pasal yang jelas dan ringkas. The first two articles lay the universal foundation of human rights: human beings are equal because of their shared essence of human dignity; human rights are universal, not because of any State or international organization, but because they belong to all of humanity. Dua pasal pertama meletakkan dasar universal hak asasi manusia: manusia adalah sama karena esensi mereka bersama martabat manusia, hak asasi manusia universal, bukan karena setiap Negara atau organisasi internasional, tetapi karena mereka milik seluruh umat manusia. The two articles assure that human rights are the birthright of everyone, not privileges of a select few, nor privileges to be granted or denied. Dua artikel menjamin bahwa hak asasi manusia adalah hak kesulungan dari semua orang, bukan hak istimewa dari beberapa pilih, atau hak istimewa untuk dikabulkan atau ditolak. Article 1 declares that “all human beings are born equal in dignity and rights. They are endowed with reason andconscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.” Pasal 1 menyatakan bahwa “semua manusia dilahirkan sama dalam martabat dan hak-hak Mereka dikaruniai akal dan andconscience harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan..” Article 2 recognizes the universal dignity of a life free from discrimination. Pasal 2 mengakui martabat universal kehidupan yang bebas dari diskriminasi. “Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.” “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. ”

The first cluster of articles, 3 to 21, sets forth civil and political rights to which everyone is entitled. Cluster pertama artikel, 3 sampai 21, set hak-hak sipil dan politik sebagainya yang setiap orang berhak. The right to life, liberty and personal security, recognized in Article 3, sets the base for all following political rights and civil liberties, including freedom from slavery, torture and arbitrary arrest, as well as the rights to a fair trial, free speech and free movement and privacy. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, diakui dalam Pasal 3, menetapkan dasar untuk semua hak-hak politik dan kebebasan sipil berikut, termasuk kebebasan dari perbudakan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang, serta hak untuk peradilan yang adil, kebebasan berbicara dan bebas gerakan dan privasi.

The second cluster of articles, 22 to27, sets forth the economic, social and cultural rights to which all human beings are entitled. Cluster kedua artikel, 22 to27, menetapkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang semua manusia berhak. The cornerstone of these rights is Article 22, acknowledging that, as a member of society, everyone has the right to social security and is therefore entitled to the realization of the economic, social and cultural rights “indispensable” for his or her dignity and free and full personal development. Dasar dari hak-hak ini adalah Pasal 22, mengakui bahwa, sebagai anggota masyarakat, setiap orang memiliki hak atas jaminan sosial dan karena itu berhak atas realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya “sangat diperlukan” untuk martabat nya dan gratis dan penuh pengembangan pribadi. Five articles elaborate the rights necessary for the enjoyment of the fundamental right to social security, including economic rights related to work, fair remuneration and leisure, social rights concerning an adequate standard of living for health, well-being and education, and the right to participate in the cultural life of the community. Lima artikel menguraikan hak-hak yang diperlukan untuk pemenuhan hak dasar atas jaminan sosial, termasuk hak-hak ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan, remunerasi yang adil dan liburan, hak sosial tentang suatu standar hidup yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat.

The third and final cluster of articles, 28 to 30, provides a larger protective framework in which all human rights are to be universally enjoyed. Cluster ketiga dan terakhir dari artikel, 28 hingga 30, menyediakan kerangka pelindung yang lebih besar di mana semua hak asasi manusia secara universal untuk dinikmati. Article 28 recognizes the right to a social and international order that enables the realization of human rights and fundamental freedoms. Pasal 28 mengakui hak atas suatu tatanan sosial dan internasional yang memungkinkan realisasi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Article 29 acknowledges that, along with rights, human beings also have obligations to the community which also enable them to develop their individual potential freely and fully. Pasal 29 mengakui bahwa, bersama dengan hak, manusia juga mempunyai kewajiban kepada masyarakat yang juga memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi individu mereka secara bebas dan sepenuhnya. Article 30, finally, protects the interpretation of the articles of the Declaration from any outside interference contrary to the purposes and principles of the United Nations. Pasal 30, akhirnya, melindungi penafsiran pasal-pasal Deklarasi dari gangguan luar yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. It explicitly states that no State, group or person can claim, on the basis of the Declaration, to have the right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration. Secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada Negara, kelompok atau orang dapat mengklaim, berdasarkan Deklarasi, untuk memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan atau melakukan perbuatan yang bertujuan menghancurkan hak-hak dan kebebasan yang tercantum dalam Universal Deklarasi.

International Bill of Human Rights Bill Internasional Hak Asasi Manusia

Once the Universal Declaration of Human Rights was adopted, the Commission on Human Rights, the premier human rights intergovernmental body within the United Nations, set out to translate its principles into international treaties that protected specific rights. Setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi, Komisi Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia terkemuka badan antar pemerintah dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, berangkat untuk menerjemahkan prinsip-prinsip ke dalam perjanjian internasional yang melindungi hak-hak tertentu. Given the unprecedented nature of the task, the General Assembly decided to draft two Covenants codifying the two sets of rights outlined in the Universal Declaration: Civil and Political Rights and Economic, Social and Cultural Rights. Mengingat sifat tugas belum pernah terjadi sebelumnya, Majelis Umum memutuskan untuk merancang dua Kovenan kodifikasi dua set hak-hak yang digariskan dalam Deklarasi Universal: Sipil dan Politik dan Ekonomi, Sosial dan Budaya. The Member States debated the individual provisions for two decades, seeking to give explicit endorsement to certain aspects of the universality of human rights only implicitly referred to in the Universal Declaration, such as the right of all peoples to self-determination, as well as reference to certain vulnerable groups, such as indigenous people and minorities. Negara-negara Anggota diperdebatkan ketentuan masing-masing selama dua dekade, berusaha untuk memberikan dukungan eksplisit untuk aspek-aspek tertentu dari universalitas hak asasi manusia hanya secara implisit disebut dalam Deklarasi Universal, seperti hak semua bangsa untuk menentukan nasib sendiri, serta referensi untuk kelompok rentan tertentu, seperti masyarakat adat dan minoritas.

Consensus was reached in 1966, and the United Nations General Assembly adopted the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights that year. Konsensus dicapai pada tahun 1966, dan Majelis Umum PBB mengadopsi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun itu. The preambles and articles 1, 2, 3 and 5 are virtually identical in both International Covenants. Para preambles dan barang 1, 2, 3 dan 5 yang hampir identik dalam kedua Perjanjian Internasional. Both preambles recognize that human rights derive from the inherent dignity of human beings. Kedua preambles mengakui bahwa hak asasi manusia berasal dari martabat yang melekat pada manusia. Article 1 of each Covenant affirms that all peoples have the right of self-determination and that by virtue of that right they are free to determine their political status and to pursue their economic, social and cultural development. Pasal 1 dari setiap Kovenan menegaskan bahwa semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri dan yang berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Article 2, in both cases, reaffirms the principle of non-discrimination, echoing the Universal Declaration, while Article 3 stresses that States should ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all human rights. Pasal 2, dalam kedua kasus, menegaskan prinsip non-diskriminasi, menggemakan Deklarasi Universal, sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa Negara harus menjamin hak yang sama laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak asasi manusia. Article 5 of both Covenants echoes the final provision of the Universal Declaration, providing safeguards against the destruction or undue limitation of any human right or fundamental freedom. Pasal 5 dari kedua gema Perjanjian penyediaan akhir dari Deklarasi Universal, memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau pembatasan yang berlebihan dari setiap hak asasi manusia atau kebebasan mendasar. Two Optional Protocols elaborate certain provisions of the Covenant on Civil and Political Rights, one providing for complaints by individuals, the other advocating the abolition of the death penalty. Dua Protokol Opsional rumit ketentuan tertentu dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, satu memberikan pengaduan oleh individu, yang lain menganjurkan penghapusan hukuman mati.

When they entered into force in 1976, the two International Covenants made many of the provisions of the Universal Declaration effectively binding for States that ratified them. Ketika mereka mulai berlaku tahun 1976, dua Kovenan Internasional membuat banyak ketentuan-ketentuan Deklarasi Universal efektif mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. These two International Covenants, together with the Universal Declaration and the Optional Protocols, comprise the International Bill of Human Rights. Kedua Kovenan Internasional, bersama-sama dengan Deklarasi Universal dan Protokol Opsional, terdiri dari Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia.

Over 60 human rights treaties elaborate fundamental rights and freedoms contained in the International Bill of Human Rights, addressing concerns such as slavery, genocide, humanitarian law, the administration of justice, social development, religious tolerance, cultural cooperation, discrimination, violence against women, and the status of refugees and minorities. Lebih dari 60 perjanjian hak asasi manusia menguraikan hak-hak dasar dan kebebasan yang terkandung dalam RUU Internasional Hak Asasi Manusia, menangani masalah seperti perbudakan, genosida, hukum kemanusiaan, administrasi keadilan, pembangunan sosial, toleransi beragama, kerjasama kebudayaan, diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, dan status pengungsi dan minoritas. The following four Conventions, relating to racial discrimination, torture, women and children, are considered core human rights treaties, together with the two International Covenants: Keempat berikut Konvensi, berkaitan dengan diskriminasi rasial, penyiksaan, perempuan dan anak-anak, dianggap inti perjanjian hak asasi manusia, bersama dengan dua Kovenan Internasional:

The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (adopted in 1965/entry into force 1969) was a ground-breaking treaty defining and condemning racial discrimination. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (diadopsi dalam 1965/entry berlaku 1969) adalah tanah-melanggar perjanjian mendefinisikan dan mengutuk diskriminasi rasial. Calling for national measures towards the advancement of specific racial or ethnic groups, the Convention also makes the dissemination of ideas based on racial superiority or inspiring racial hatred punishable by law. Memanggil untuk langkah-langkah nasional terhadap kemajuan kelompok ras atau etnis tertentu, Konvensi juga membuat penyebaran ide-ide yang didasarkan pada keunggulan rasial atau kebencian rasial inspirasi sanksi hukum.

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979/1981) specifies measures for the advancement and empowerment of women in private and public life, particularly in the areas of education, employment, health, marriage and the family. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979/1981) menetapkan langkah-langkah untuk kemajuan dan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan pribadi dan publik, khususnya di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pernikahan dan keluarga.

The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984/1987) bans torture and rape as weapons of war. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Perlakuan atau Hukuman (1984/1987) larangan penyiksaan dan pemerkosaan sebagai senjata perang. In 1998, in a major effort to help torture victims and to step up international attempts to end torture, the United Nations declared 26 June as the annual International Day in Support of Victims of Torture. Pada tahun 1998, dalam upaya besar untuk membantu korban penyiksaan dan untuk meningkatkan upaya internasional untuk mengakhiri penyiksaan, PBB menyatakan 26 Juni sebagai Hari Internasional tahunan di Mendukung Korban Penyiksaan.

The Convention on the Rights of the Child (1989/1990) is the most universally ratified human rights Convention. Konvensi tentang Hak-hak Anak (1989/1990) adalah manusia yang paling universal hak meratifikasi Konvensi. Only two Member States, the United States and Somalia, are not yet parties to the Convention, which protects children, among other things, from economic and sexual exploitation. Hanya dua Negara Anggota, Amerika Serikat dan Somalia, belum pihak dalam Konvensi, yang melindungi anak-anak, antara lain, dari eksploitasi ekonomi dan seksual.

Some 14 States have incorporated provisions of the Convention on the Rights of the Child into their constitutions, while 35 have passed new laws conforming to the Convention or amended laws related to child abuse, child labour and adoption. Sekitar 14 Negara telah memasukkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak ke dalam konstitusi mereka, sedangkan 35 yang telah lulus undang-undang baru sesuai dengan Konvensi atau diubah undangan yang berhubungan dengan penyalahgunaan anak, pekerja anak dan adopsi. Other Member States have extended the length of compulsory education, guaranteed child refugees and minority children special protection or reformed juvenile justice systems, as stipulated by the Convention. Negara-negara anggota lainnya telah memperpanjang panjang wajib belajar, anak pengungsi dan anak-anak minoritas dijamin perlindungan khusus atau direformasi sistem peradilan anak, seperti yang ditetapkan oleh Konvensi.

[ Click here for full texts of the United Nations international human rights instruments.] [ Klik di sini untuk teks penuh dari PBB instrumen internasional hak asasi manusia.]

World Conference on Human Rights Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia

The United Nations designated 1968 as the International Year for Human Rights to mark the twentieth anniversary of the Universal Declaration on Human Rights, and convened an International Conference on Human Rights in Tehran, Iran, to enhance national and international human rights efforts and initiatives. Ditunjuk PBB 1968 sebagai Tahun Internasional untuk Hak Asasi Manusia untuk menandai ulang tahun kedua puluh dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan mengadakan sebuah Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Teheran, Iran, untuk meningkatkan upaya-upaya nasional dan internasional hak asasi manusia dan inisiatif. After evaluating the impact of the Universal Declaration on national legislation and judicial decisions, the Conference approved the Proclamation of Tehran, which formulated a programme for the future, addressing the problems of colonialism, racial discrimination, illiteracy and the protection of the family. Setelah mengevaluasi dampak dari Deklarasi Universal legislasi nasional dan keputusan peradilan, Konferensi menyetujui Proklamasi Teheran, yang dirumuskan program untuk masa depan, mengatasi masalah kolonialisme, diskriminasi rasial, buta huruf dan perlindungan keluarga. The Tehran Proclamation emphasized particularly the principle of non-discrimination, condemning the policy of apartheid as a “crime against humanity”, and urged the international community to ratify the International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights adopted by the United Nations two years earlier. Proklamasi Teheran menekankan terutama prinsip non-diskriminasi, mengutuk kebijakan apartheid sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”, dan mendesak masyarakat internasional untuk meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diadopsi oleh PBB dua tahun sebelumnya.

Twenty-five years later, the World Conference on Human Rights, convened in Vienna in 1993, reassessed the progress of United Nations human rights work over the years. Dua puluh lima tahun kemudian, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, diselenggarakan di Wina pada tahun 1993, menilai kembali kemajuan pekerjaan Perserikatan Bangsa-hak asasi manusia selama bertahun-tahun. The Vienna Conference was marked by an unprecedented degree of support by the international community. Konferensi Wina ditandai dengan gelar belum pernah terjadi sebelumnya dukungan masyarakat internasional. Some 7,000 participants, including delegations from 171 States and representatives of more than 840 non-governmental organizations, gathered for two weeks to set out a revitalized programme for global human rights action. Beberapa 7.000 peserta, termasuk delegasi dari 171 negara dan perwakilan lebih dari 840 organisasi non-pemerintah, berkumpul selama dua minggu untuk menyusun program revitalisasi untuk aksi hak asasi manusia global. There was broad consensus that, with fundamental rights codified and the essential machinery in place, it was time to implement the established human rights standards and norms with greater vigilance. Ada konsensus luas bahwa, dengan hak-hak dasar dikodifikasi dan mesin penting di tempat, tiba saatnya untuk melaksanakan standar yang ditetapkan hak asasi manusia dan norma dengan kewaspadaan yang lebih besar.

In adopting the Vienna Declaration and Programme of Action by consensus, the World Conference reaffirmed the centrality of the Universal Declaration for human rights protection, and recognized, for the first time unanimously, the right to development as an inalienable right and an integral part of international human rights law. Dalam mengadopsi Deklarasi Wina dan Program Aksi dengan konsensus, Konferensi Dunia menegaskan kembali sentralitas dari Deklarasi Universal bagi perlindungan hak asasi manusia, dan diakui, untuk pertama kalinya suara bulat, hak untuk pembangunan sebagai hak azasi dan merupakan bagian integral dari internasional hukum hak asasi manusia. The Conference also emphasized that, as human rights are universal and indivisible as well as interrelated and interdependent, they should be promoted in equal manner. Konferensi juga menegaskan bahwa, sebagai hak asasi manusia bersifat universal dan tak terpisahkan serta saling terkait dan saling bergantung, mereka harus dipromosikan dengan cara yang sama. The delegates rejected arguments that some human rights were optional or subordinate to cultural traditions and practices. Para delegasi menolak argumen bahwa beberapa hak asasi manusia opsional atau bawahan dengan tradisi budaya dan praktek. The Vienna Conference thus gave high priority to preserving the integrity of the Universal Declaration. Konferensi Wina sehingga memberikan prioritas tinggi untuk menjaga integritas dari Deklarasi Universal. Giving new impetus to the worldwide implementation of human rights norms, the Conference emphasized that most violations could be addressed by forcefully implementing existing norms through the mechanisms already available. Memberikan dorongan baru untuk pelaksanaan di seluruh dunia dari norma-norma hak asasi manusia, Konferensi menegaskan bahwa pelanggaran sebagian besar dapat diatasi dengan paksa menerapkan norma-norma yang ada melalui mekanisme yang sudah tersedia.

Stating that the protection and promotion of human rights are the “first responsibility” of Governments, the Vienna Declaration recognized democracy as a human right, thus strengthening the promotion of democracy and the rule of law. Menyatakan bahwa perlindungan dan promosi hak asasi manusia adalah “tanggung jawab pertama” Pemerintah, Deklarasi Wina demokrasi diakui sebagai hak asasi manusia, sehingga memperkuat promosi demokrasi dan supremasi hukum. Also, giving high priority to the universal ratification of international human rights treaties, the World Conference urged States especially to ratify promptly the Convention on the Rights of the Child and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Juga, memberikan prioritas tinggi untuk ratifikasi universal perjanjian internasional hak asasi manusia, Konferensi Dunia mendesak Amerika terutama untuk segera meratifikasi Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Similarly, the Conference took innovative steps to protect the rights of vulnerable groups and to bring women’s rights into the mainstream of United Nations human rights work, supporting the establishment of a Special Rapporteur on violence against women and calling for an international decade of the world’s indigenous peoples. Demikian pula, konferensi mengambil langkah inovatif untuk melindungi hak-hak kelompok rentan dan untuk membawa hak-hak perempuan ke dalam arus kerja Perserikatan manusia Bangsa hak, mendukung pembentukan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan dan menyerukan untuk dekade internasional dunia adat masyarakat.

The World Conference had a catalytic role in revitalizing the human rights programme of the United Nations. Konferensi Dunia memiliki peran katalisator dalam merevitalisasi program hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. The Vienna Declaration and Programme of Action provides the international community with a new framework of planning, dialogue and cooperation that enables an integrated approach to promoting human rights. Deklarasi Wina dan Program Aksi menyediakan masyarakat internasional dengan kerangka kerja baru perencanaan, dialog dan kerjasama yang memungkinkan pendekatan yang terintegrasi untuk mempromosikan hak asasi manusia. The recognition of the interdependence between democracy, development and human rights, for example, laid the groundwork for increased cooperation among international development agencies and national organizations in promoting human rights. Pengakuan saling ketergantungan antara demokrasi, pembangunan dan hak asasi manusia, misalnya, meletakkan dasar untuk peningkatan kerjasama antar lembaga pembangunan internasional dan organisasi-organisasi nasional dalam mempromosikan hak asasi manusia. The Vienna Declaration states, for the first time explicitly, that all organs, programmes and specialized agencies of the United Nations system should have a central role in strengthening human rights. Deklarasi Wina menyatakan, untuk pertama kalinya secara eksplisit, bahwa semua organ, program dan badan-badan khusus sistem PBB harus memiliki peran sentral dalam memperkuat hak asasi manusia. Its key institutional recommendation, however, was the establishment of the post of United Nations High Commissioner for Human Rights to coordinate all human rights activities system-wide. Rekomendasi penting kelembagaan Its, bagaimanapun, adalah pembentukan jabatan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk mengkoordinasikan semua kegiatan hak asasi manusia sistem. The World Conference also called for a comprehensive five-year review of the progress made in the implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action in 1998. Konferensi Dunia juga menyerukan peninjauan lima tahun yang komprehensif mengenai kemajuan dalam pelaksanaan Deklarasi Wina dan Program Aksi pada tahun 1998. This review coincides with the fiftieth anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. Tinjauan ini bertepatan dengan ulang tahun kelimapuluh adopsi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s